kasihterbaru.online – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mulai memberlakukan tarif impor baru terhadap 60 mitra dagang pada Jumat, 24 Juli 2026, pukul 00.01 waktu Pantai Timur AS. Kebijakan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan praktik kerja paksa dalam rantai perdagangan internasional.
Rencana penerapan tarif itu tercantum dalam pemberitahuan resmi yang dimuat di Federal Register. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum dan administratif sebelum aturan perdagangan pemerintah federal mulai berlaku.
Tarif baru akan berada pada kisaran 10 persen hingga 12,5 persen. Kebijakan tersebut menggantikan tarif global sementara sebesar 10 persen yang masa berlakunya berakhir pada waktu yang sama.
Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR menyatakan kebijakan baru itu akan berlaku terhadap 60 mitra dagang. Negara-negara tersebut mencakup sekitar 99,4 persen dari total perdagangan Amerika Serikat.
Cakupan yang luas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menyasar sejumlah kecil negara. Pemerintah AS menggunakannya sebagai instrumen utama untuk menekan mitra dagang agar memperkuat perlindungan tenaga kerja.
Meski demikian, USTR belum menyampaikan perkiraan pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah dari penerapan tarif tersebut. Lembaga itu mengatakan belum dapat menghitung nilai penerimaan karena bergantung pada volume impor dan respons para pelaku usaha.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump menyebut kebijakan itu sebagai langkah perlindungan hak buruh internasional dengan jangkauan terbesar yang pernah diambil Amerika Serikat.
“Langkah ini merupakan tindakan hak buruh internasional paling luas yang pernah dilakukan Amerika Serikat, bahkan oleh negara mana pun,” kata pejabat tersebut dalam pengarahan kepada wartawan pada Kamis.
Pemerintah AS memastikan tarif baru tidak akan ditumpuk dengan bea impor yang telah berlaku untuk baja dan aluminium. Bea tersebut dikenal sebagai tarif Bagian 232 dan diterapkan dengan alasan perlindungan keamanan nasional.
Artinya, barang yang sudah dikenai tarif baja atau aluminium tidak otomatis memperoleh tambahan tarif baru berdasarkan kebijakan kerja paksa. Mekanisme ini bertujuan menghindari pengenaan pajak impor berlapis pada produk yang sama.
Tarif Bagian 232 sebelumnya menjadi salah satu instrumen perdagangan utama pemerintahan Trump. Kebijakan tersebut digunakan untuk melindungi industri logam domestik dari persaingan produk impor.
Pengecualian ini juga memberikan kepastian bagi importir yang selama ini telah menanggung bea masuk tambahan. Namun, perusahaan tetap harus memeriksa asal barang dan jenis produknya untuk menentukan tarif yang berlaku.
Baca Juga : “Iran Tutup Selat Hormuz Usai Serangan Israel di Lebanon”
Pemerintahan Trump mulai mengusulkan kebijakan tersebut pada awal Juni 2026. Keputusan itu muncul setelah pemerintah menyimpulkan bahwa negara-negara sasaran belum efektif melarang penggunaan kerja paksa dalam perdagangan dengan Amerika Serikat.
Praktik kerja paksa menjadi perhatian dalam rantai pasok global karena dapat melibatkan pekerja yang berada di bawah ancaman, tekanan, atau pembatasan kebebasan. Produk yang dihasilkan melalui praktik tersebut dinilai menciptakan persaingan tidak sehat.
Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dengan perlindungan memadai biasanya menanggung biaya produksi lebih tinggi. Sebaliknya, praktik kerja paksa dapat menekan biaya secara tidak wajar dan merugikan produsen yang mengikuti standar ketenagakerjaan.
Pemerintah AS berharap tarif dapat meningkatkan biaya produk yang diduga terkait pelanggaran tenaga kerja. Langkah tersebut juga dirancang untuk mendorong negara mitra memperbaiki pengawasan terhadap pemasok dan industri domestik.
Pemerintah memberlakukan tarif baru berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat Tahun 1974. Aturan itu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk merespons kebijakan perdagangan asing yang dianggap tidak adil.
Pasal 301 memungkinkan USTR melakukan penyelidikan terhadap tindakan negara lain yang dinilai merugikan perdagangan Amerika Serikat. Pemerintah kemudian dapat menerapkan tarif atau pembatasan lain berdasarkan hasil penyelidikan.
Instrumen tersebut semakin penting bagi Trump setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif global yang sebelumnya diberlakukan pada 20 Februari 2026. Putusan itu membatasi penggunaan dasar hukum lain dalam agenda perdagangan pemerintah.
Beberapa jam setelah keputusan pengadilan, Trump mengumumkan tarif global sementara sebesar 10 persen. Kebijakan itu menggunakan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 dan hanya dapat berlaku selama 150 hari.
Masa berlaku tarif sementara tersebut berakhir pada Jumat, 24 Juli 2026, pukul 00.01 waktu Pantai Timur AS. Pemerintah kemudian menggantikannya dengan tarif baru yang menggunakan Pasal 301.
Kebijakan terhadap 60 mitra dagang menambah daftar tarif yang diterapkan pemerintahan Trump. Gedung Putih sebelumnya memberlakukan tarif 25 persen terhadap sebagian besar barang impor dari Brasil.
Tarif untuk produk Brasil mulai berlaku pada Rabu sebelum penerapan kebijakan terbaru. Pemerintah AS belum menjelaskan secara terperinci dampak tarif tersebut terhadap setiap kelompok barang.
Pemerintahan Trump juga mengumumkan tarif sebesar 50 persen terhadap berbagai produk asal Kanada. Kebijakan untuk barang Kanada dijadwalkan mulai berlaku pada bulan berikutnya.
Brasil dan Kanada merupakan mitra perdagangan penting bagi Amerika Serikat. Kenaikan tarif terhadap kedua negara berpotensi memengaruhi harga bahan baku, barang konsumsi, dan produk industri di pasar AS.
Importir Amerika biasanya membayar bea masuk ketika barang tiba di pelabuhan. Perusahaan kemudian dapat menyerap biaya tersebut atau meneruskannya kepada konsumen melalui kenaikan harga jual.
Pada Maret 2026, pemerintahan Trump membuka dua penyelidikan terpisah berdasarkan Pasal 301. Penyelidikan pertama berfokus pada dugaan praktik kerja paksa dalam perdagangan internasional.
Penyelidikan kedua membahas kekhawatiran mengenai kelebihan kapasitas manufaktur di 16 negara. Pemerintah menilai produksi berlebih dapat menyebabkan barang murah membanjiri pasar Amerika Serikat.
Hingga pengumuman tarif baru, penyelidikan mengenai kelebihan kapasitas manufaktur belum selesai. Hasilnya dapat membuka kemungkinan penerapan tarif tambahan atau langkah perdagangan lain.
Pemerintah AS biasanya mengumpulkan data, mendengar masukan industri, dan mengevaluasi kebijakan negara sasaran sebelum menyelesaikan penyelidikan Pasal 301.
Karena proses tersebut masih berlangsung, perusahaan yang bergantung pada barang impor dari 16 negara terkait menghadapi ketidakpastian. Mereka perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan biaya perdagangan pada periode berikutnya.
Pengumuman terbaru menunjukkan pemerintahan Trump kembali meningkatkan penggunaan tarif secara agresif. Strategi itu berlanjut meskipun sejumlah kebijakan perdagangan sebelumnya menghadapi tantangan hukum.
Trump sejak lama memandang tarif sebagai sumber pendapatan sekaligus alat negosiasi. Pemerintah berharap ancaman kenaikan bea masuk dapat mendorong negara lain menawarkan konsesi perdagangan.
Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari agenda reindustrialisasi Amerika Serikat. Pemerintah ingin menarik investasi manufaktur, melindungi pekerja domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.
Namun, kebijakan tarif juga menimbulkan perdebatan. Para pengkritik menilai bea masuk dapat meningkatkan biaya bagi importir, produsen, dan konsumen Amerika Serikat.
Dampaknya akan berbeda pada setiap sektor. Industri yang memiliki pemasok alternatif di dalam negeri mungkin lebih mudah beradaptasi dibandingkan perusahaan yang bergantung pada komponen asing.
Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer mengatakan pemerintah akan terus menggunakan tarif dan perundingan perdagangan untuk memperkuat perekonomian domestik.
“Kami berkomitmen untuk terus menggunakan tarif dan menegosiasikan kesepakatan guna mendukung reindustrialisasi ekonomi, melindungi pekerja Amerika, meningkatkan upah, serta mengurangi defisit perdagangan,” kata Greer dalam kesaksian di Senat.
Defisit perdagangan terjadi ketika nilai impor suatu negara lebih besar daripada nilai ekspornya. Pemerintahan Trump menilai kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan dagang Amerika Serikat.
Namun, defisit perdagangan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai tukar, tingkat konsumsi, investasi, kekuatan dolar, dan kapasitas produksi domestik turut menentukan selisih antara impor dan ekspor.
Karena itu, tarif belum tentu langsung menurunkan defisit perdagangan. Importir dapat memindahkan pembelian ke negara lain tanpa mengurangi keseluruhan nilai barang yang masuk ke Amerika Serikat.
Penerapan tarif baru dapat memicu negosiasi antara Amerika Serikat dan negara-negara yang menjadi sasaran. Pemerintah asing kemungkinan menawarkan perbaikan aturan ketenagakerjaan untuk memperoleh pengecualian atau pengurangan tarif.
Sebagian negara juga dapat menyiapkan kebijakan balasan terhadap produk Amerika Serikat. Langkah tersebut berpotensi memperbesar ketegangan perdagangan dan memengaruhi eksportir di berbagai sektor.
Perusahaan multinasional diperkirakan akan meninjau kembali rantai pasok mereka. Mereka dapat memindahkan produksi, mencari pemasok baru, atau meningkatkan stok sebelum tarif tambahan berlaku.
Konsumen Amerika Serikat juga perlu mencermati perubahan harga. Produk yang sangat bergantung pada impor dari negara sasaran berpotensi mengalami kenaikan harga apabila perusahaan meneruskan biaya tarif.
Pemerintahan Trump menegaskan tarif diperlukan untuk melindungi pekerja dan industri domestik. Efektivitas kebijakan itu akan bergantung pada penerapannya, respons mitra dagang, serta kemampuan perusahaan menyesuaikan rantai pasok.
Dalam beberapa bulan mendatang, perhatian akan tertuju pada dampak tarif terhadap harga konsumen, investasi manufaktur, hubungan dagang, dan defisit perdagangan Amerika Serikat.